Amerika Serikat Klaim Bobol Dompet Kripto Iran Senilai Rp17,82 Triliun

Pembobolan dompet digital Iran dilakukan oleh Amerika Serikat dalam misi Operation Economic Fury, yang telah dimulai sejak Maret 2025. Menurut Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent, penyitaan aset kripto tersebut adalah bagian dari kampanye tekanan ekonomi terhadap Iran.

Bessent mengklaim bahwa pemerintahannya telah menyita sekitar US$1 miliar kripto yang dimiliki oleh Iran. "Kami telah menyita sekitar US$1 miliar kripto mereka. Kami langsung mengambil dompet digitalnya," kata Bessent pada Forum Ekonomi Nasional Reagan, Jumat (29/5).

Langkah ini merupakan bagian dari tekanan ekonomi yang diterapkan pemerintah AS terhadap Iran melalui operasi yang disebut 'Operation Economic Fury'. Menurut Bessent, kombinasi operasi militer yang berlangsung selama sekitar enam pekan dan tekanan ekonomi yang diterapkan Washington telah membuat kondisi keuangan Iran semakin memburuk.

"Saya pikir setelah lima setengah hingga enam minggu kampanye militer yang sangat berhasil dan Operation Economic Fury, di mana kami benar-benar memutus akses mereka, secara finansial mereka sekarang berada di ujung batas kemampuan mereka," ujarnya.

Bessent bahkan mengklaim sejumlah indikator ekonomi dan sosial di Iran menunjukkan kondisi yang semakin berat. Ia menyebut sebagian pasukan Iran tidak menerima gaji, inflasi melonjak, hingga pemerintah harus menyalurkan kupon pangan kepada masyarakat.

"Sekitar 40 hingga 50 persen pasukan tidak dibayar. Polisi tidak melapor ke kantor. Inflasi mungkin sudah lebih dari 200 persen. Mereka harus membagikan voucher makanan. Mereka juga mematikan internet," katanya.

Program tekanan ekonomi tersebut mulai dijalankan pada Maret 2025. Pemerintah AS mengklaim telah menyita berbagai aset Iran, membekukan rekening perbankan, serta mendorong negara-negara lain membatasi hubungan ekonomi dengan Teheran.

Bessent juga menuduh rezim Iran sebelumnya memperoleh US$400 juta hingga US$500 juta atau setara Rp8,9 triliun setiap bulan yang kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah pemimpin di negara tersebut sebelum intervensi dilakukan Departemen Keuangan AS.