DPR, BI, dan Menkeu Gelar Rapat Evaluasi Ekonomi RI di DPR

Pertemuan antara DPR, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Menkeu) digelar di Gedung Nusantara III DPR pada Sabtu (6/6) pagi. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur BI Perry Warjiyo, perwakilan Kementerian Keuangan Purbaya, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuka rapat dan menyatakan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi kondisi ekonomi sekaligus memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. "Pada hari ini sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga kebijakan moneter dan fiskal maupun pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, kemudian melakukan koordinasi antara fiskal dan moneter agar bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujar Dasco.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa penguatan koordinasi fiskal dan moneter akan terus diperkuat agar bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. "Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter saling erat, sama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi," kata Perry.

Perry juga menyebutkan beberapa langkah yang akan diambil untuk memperkuat stabilitas rupiah. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Kenaikan suku bunga luar negeri telah memicu arus modal keluar dari sejumlah instrumen, seperti saham, surat berharga negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Langkah kedua yang diambil adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Perry mengatakan bahwa hal ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa BI akan meningkatkan bunga yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut membuat operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas rupiah, sementara kebijakan fiskal juga ikut menopang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertemuan antara DPR, BI, dan Menkeu telah menghasilkan beberapa kesepakatan untuk memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. Kedua lembaga tersebut akan bekerja sama untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus ditingkatkan.