Mendagri Dorong Sinergi Pemda se-Sulawesi demi Stabilitas dan Pemerataan Ekonomi
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengemukakan gagasan strategis untuk meningkatkan sinergi antarunsur pimpinan di daerah. Ia berharap dapat menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial demi mendukung pemerataan ekonomi. Langkah ini dilaksanakan dalam acara Silaturahmi dan Arahan Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5).
Mendagri menekankan bahwa kekompakan antarunsur pimpinan di daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. "Semua masalah hampir semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain termasuk juga program-program dari Presiden, pemerintah pusat atau program-programnya kepala daerah bisa dieksekusi baik kalau seandainya ada kekompakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5).
Tito juga menyatakan bahwa Sulawesi memiliki peran krusial sebagai penghubung wilayah barat dan timur Indonesia yang didukung potensi sumber daya alam melimpah. Oleh karena itu, stabilitas di pulau ini menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dirinya menegaskan bahwa program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahil terwujud tanpa adanya situasi yang kondusif.
Menjaga keamanan wilayah kini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda. "Keamanan perlu dirawat. Kesehatan enggak datang tiba-tiba, keamanan enggak datang tiba-tiba, betapa mahalnya sehat setelah kita sakit, betapa mahalnya aman setelah tidak aman," tegas dia.
Pengalaman konflik sosial masa lalu di beberapa wilayah Sulawesi harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak. Tito pun menyarankan pola komunikasi informal dan pertemuan rutin untuk mempererat hubungan antaranggota Forkopimda.
Di samping itu, kepala daerah juga diinstruksikan untuk memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menjaga harmoni masyarakat. Menurutnya, FKUB terbukti efektif dalam memitigasi potensi gesekan yang berlatar belakang keagamaan agar tidak meluas.
Dukungan anggaran dari pemerintah daerah menjadi faktor penentu agar FKUB dapat menjalankan fungsi komunikasi secara optimal. Langkah ini krusial untuk memastikan deteksi dini berjalan di tingkat akar rumput.
Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan kembali Tim Penanganan Konflik Sosial di wilayah masing-masing. Instrumen ini berfungsi memantau indikasi awal konflik sosial sebelum menjadi masalah besar.