BGN Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG di Daerah 3T

BGN membuka peluang untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi. Menurut Nanik, pemerintah kini menyiapkan alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6). Selain itu, perusahaan yang berinvestasi di daerah terpencil didorong untuk memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan dapur MBG.

Nanik juga mengatakan bahwa pendekatan di wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan karena jumlah penerima manfaat di sejumlah lokasi relatif sedikit. Oleh karena itu, BGN tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang masih layak digunakan. "Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik.

Lebih lanjut, Nanik menegaskan efisiensi anggaran menjadi fokus utama BGN setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun. Meski demikian, ia memastikan penghematan tidak akan mengurangi sasaran penerima manfaat. Dalam rangka efisiensi, BGN menyiapkan empat langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta memperluas pelaksanaan MBG di wilayah 3T dengan skema yang tidak membebani APBN.