Board of Peace Trump Tanpa Dana Rekonstruksi Gaza
teknologi

Board of Peace Trump Tanpa Dana Rekonstruksi Gaza

Tribun News3 jam lalu👁 1 views🤖 AI Rewritten

Board of Peace yang diinisiasi Donald Trump tidak memiliki dana untuk rekonstruksi Gaza meski negara anggota akan menyumbang miliaran dolar. Forum ini diluncurkan di Davos Swiss pada Januari 2026 dengan tujuan mengawasi gencatan senjata dan pembangunan pasca Oktober 2025.

Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tidak memiliki dana untuk rekonstruksi Gaza, Palestina. Forum ini diluncurkan secara resmi pada Kamis (22/1/2026) di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum di Davos, Swiss. Pembentukannya bertujuan mewujudkan perdamaian di Palestina, mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta merekonstruksi Gaza pasca kesepakatan Oktober 2025. Namun sebuah sumber internal mengungkapkan tidak ada alokasi dana resmi untuk tujuan rekonstruksi tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin yang paling awal menandatangani Board of Peace di Swiss. Langkah tersebut menandai bergabungnya Indonesia sebagai founding members. Beberapa negara lain yang turut bergabung antara lain Arab Saudi, Bahrain, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Turkiye, Hungaria, Qatar, Israel, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Mesir, Kosovo, Pakistan, Paraguay, dan Uni Emirat Arab. Semua negara anggota tersebut dikabarkan akan memberikan kontribusi iuran miliaran dolar AS.

Sebuah sumber yang mengetahui kondisi internal Board of Peace mengungkapkan tidak ada dana tunai yang diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza secara resmi. Pernyataan tersebut disampaikan kepada kantor berita AFP pada Rabu (27/5/2026). Sejak dibentuk, dana yang nantinya dikelola Bank Dunia dan didukung PBB belum menerima setoran dari para donatur. Sumber itu menegaskan “Nol dolar yang telah disetorkan”.

Uang belum disetorkan karena dana tersebut dirancang untuk fase rekonstruksi dan pembangunan di Gaza yang belum tercapai. Israel berulang kali melakukan operasi militer dan melanggar kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 hingga menewaskan 910 orang. Kondisi tersebut membuat upaya rekonstruksi di Gaza terhambat dan bahkan mandeg.