Pertemuan Strategis Megawati-Prabowo di BPIP untuk Membahas Arah Bangsa
Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno-Putri di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dijadwalkan pada Senin (1/6). Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap pertemuan ini dapat membahas isu strategis terkait arah bangsa ke depan.
Hasto mengatakan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati di BPIP merupakan acara kenegaraan yang mempertemukan sejumlah tokoh penting nasional. Oleh karena itu, katanya, pertemuan ini dinilai memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Saya harap pertemuan ini dapat membantu para pemimpin bangsa membangun komunikasi terkait permasalahan kebangsaan," kata Hasto usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6).
Hasto menambahkan bahwa Megawati sebagai Presiden kelima RI memiliki pengalaman panjang dalam memimpin negara. Hubungan personal yang baik antara Megawati dan Prabowo juga menjadi modal penting dalam membangun komunikasi terkait berbagai persoalan kebangsaan.
"Antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Sukarnoputri, beliau adalah Presiden kelima yang punya banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik, kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo," jelasnya.
Dalam arahannya, Hasto memang menyampaikan keresahan Megawati terkait berbagai permasalah bangsa Indonesia, termasuk kasus hukum yang menimpa petani kecil di Aceh. Ia menceritakan bagaimana warga yang berupaya secara mandiri mengembangkan benih justru harus berujung di penjara.
"Ibu Mega sangat mengkhawatirkan ketika rakyat berinovasi di Aceh, mencoba mengembangkan benih dengan seluruh tradisi penelitian yang hidup di kalangan rakyat, ternyata justru dipenjarakan oleh aparat penegak hukum. Ini tindakan anti-inovasi," jelasnya.
Selain itu, Hasto menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia. Ia berharap pertemuan ini dapat membantu para pemimpin bangsa membangun komunikasi terkait permasalahan kebangsaan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.