APGI 3T Ungkap Kendala Penyaluran MBG di Daerah 3T Indonesia
APGI 3T mengungkap tantangan utama pelaksanaan program MBG di wilayah 3T seperti keterbatasan rantai pasok dan biaya logistik tinggi. Organisasi ini juga meminta audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan juknis pembayaran investasi dapur MBG.
Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal Terdepan dan Terluar (APGI 3T) mengungkap sejumlah tantangan dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil Indonesia. Ketua Umum APGI 3T Herwil J Harefa menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026). Implementasi program MBG di wilayah terpencil tidak bisa disamakan dengan wilayah perkotaan karena kondisi infrastruktur yang berbeda. Tantangan utama meliputi keterbatasan rantai pasok pangan lokal, biaya logistik tinggi akibat akses geografis sulit, serta keterbatasan sumber daya manusia terlatih.
Herwil menegaskan bahwa hingga saat ini tercatat ada 1.200 investor telah berpartisipasi dalam program MBG. Namun angka tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab kompleksitas tantangan di lapangan, terutama dalam mendukung operasional dapur MBG. Dapur MBG bukan hanya sekadar fasilitas produksi makanan, tetapi merupakan infrastruktur sosial strategis yang menentukan keberhasilan program. Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada standarisasi operasional yang adaptif terhadap kondisi lokal serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra swasta.
Sekjen APGI 3T Gardian Muhammad menjelaskan bahwa dapur MBG di daerah bukan hanya soal memasak, tetapi mencakup akses bahan baku, distribusi, kualitas gizi, hingga keberlanjutan operasional. APGI 3T juga menyampaikan keinginan untuk beraudiensi dengan Presiden Prabowo Subianto agar persoalan ini dapat disampaikan secara langsung. Perubahan dalam Juknis Ketiga berdampak pada kekhawatiran para investor di wilayah terpencil, khususnya terkait mekanisme pembayaran pemerintah yang kini dilakukan secara bertahap dari sebelumnya dibayar di muka.
Perubahan juknis tersebut membuat pelaksanaan program di daerah terpencil terhambat dan menimbulkan kekhawatiran. APGI 3T berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan menerima audiensi untuk membahas aspirasi ini. Organisasi tersebut menilai dukungan operasional dapur MBG belum optimal dan koordinasi antar pemangku kepentingan masih terfragmentasi.