AS Tunda Penjualan Senjata ke Taiwan, Pakar: Tidak Terkait Iran
politik

AS Tunda Penjualan Senjata ke Taiwan, Pakar: Tidak Terkait Iran

Tribun News27 Mei 2026👁 1 views🤖 AI Rewritten

Pemerintah Amerika Serikat menunda penjualan senjata senilai 14 miliar dolar ke Taiwan dengan alasan operasi militer di Iran. Pakar pertahanan membantah keterkaitan tersebut karena proses birokrasi yang panjang dan persediaan amunisi AS yang masih aman.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menunda penjualan senjata ke Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Penundaan ini dilaporkan berkaitan dengan kebutuhan amunisi untuk Operasi Epic Fury di kawasan Iran menurut Wakil Menteri Angkatan Laut AS Hung Cao dalam sidang kongres. Namun para analis pertahanan menilai alasan tersebut tidak masuk akal karena paket senjata masih dalam proses panjang birokrasi dan tidak terkait langsung dengan konflik di Timur Tengah.

Presiden US-Taiwan Business Council Rupert Hammond-Chambers menegaskan bahwa alasan penundaan tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menjelaskan paket senjata senilai sekitar 14 miliar dolar AS itu masih berada dalam proses panjang pengadaan. Jika pengajuan ke Kongres dilakukan akhir Juni maka dibutuhkan sekitar 6 hingga 12 bulan untuk kontrak ditandatangani dan pengiriman baru akan dimulai setelah itu.

Laporan Reuters mengutip pejabat AS lain yang menyatakan penundaan tersebut tidak terkait dengan konflik Iran. Pejabat tersebut menegaskan bahwa AS memiliki lebih dari cukup amunisi persediaan dan stok untuk mendukung semua tujuan strategis Presiden Trump. Ketidakpastian semakin meningkat setelah Trump menyebut penjualan senjata ke Taiwan dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan China.

Pernyataan Trump memicu kekhawatiran baru di Taipei terkait komitmen Washington terhadap keamanan Taiwan. China menegaskan penolakan keras terhadap kerja sama militer AS dengan Taiwan. Pemerintah Beijing menyebut isu Taiwan sebagai isu terpenting dalam hubungan China-Amerika Serikat menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China.