DPR Desak Pemerintah Usut Dugaan Pemalsuan Riset WNI di Denmark

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah melakukan investigasi terhadap dugaan pemalsuan riset yang dilakukan warga negara Indonesia pada konferensi International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases di Denmark. Permintaan ini disampaikan pada Kamis 28 Mei 2026 karena kasus tersebut dinilai mencoreng reputasi akademisi Indonesia di forum internasional. Lalu mengungkapkan keprihatinannya agar dunia pendidikan tinggi nasional segera mengambil langkah tegas.

Lalu menegaskan bahwa jika dugaan manipulasi data, pemalsuan identitas akademik, atau penggunaan AI untuk membuat riset fiktif terbukti, maka sanksi etik harus ditegakkan. Ia menyatakan tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika akademik tetapi juga merusak kepercayaan internasional terhadap peneliti Indonesia yang bekerja jujur. Menurutnya AI seharusnya menjadi alat bantu memperkuat kualitas riset bukan untuk memanipulasi karya ilmiah.

Konferensi ISPPD 2026 berlangsung pada 17-21 Mei 2026 di Kopenhagen Denmark. Dalam acara tersebut kelompok periset Indonesia yang terdiri dari Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti mempresentasikan hasil penelitian yang dianggap impresif namun kemudian diduga hasil fabrikasi dan tidak pernah dilakukan. Dugaan kecurangan ini diungkap oleh peneliti Ida Bagus Mandhara Brasika melalui akun Threads-nya.

Ke depan pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset perlu memperkuat pengawasan serta tata kelola integritas akademik termasuk literasi etika penggunaan AI. Lalu menekankan bahwa Indonesia membutuhkan budaya akademik yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan meritokrasi agar reputasi pendidikan dan riset nasional tetap terjaga. Ia mengingatkan agar tindakan segelintir oknum tidak merusak nama baik akademisi Indonesia secara keseluruhan.