Menkeu Purbaya Akui Tak Tahu Sapi Kurban Prabowo dari APBN
politik

Menkeu Purbaya Akui Tak Tahu Sapi Kurban Prabowo dari APBN

Tribun News27 Mei 2026👁 1 views🤖 AI Rewritten

Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 sapi kurban Idul Adha ke 522 daerah dan 500 lembaga dengan anggaran dari dana Banpres APBN. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak tahu dan meminta wartawan bertanya kepada Mensesneg.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui informasi bahwa sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan sebanyak 1.098 ekor ke 522 daerah dan 500 lembaga menggunakan anggaran APBN. Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Rabu (27/5/2026). Ia mengatakan akan memeriksa terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan resmi terkait penggunaan dana tersebut.

Purbaya menyarankan agar pertanyaan mengenai sumber anggaran sapi kurban tersebut diajukan langsung kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, kemungkinan dana itu berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara. "Saya tidak tahu masalah itu. Saya cek, saya tidak tahu," ujar Purbaya, seraya menambahkan bahwa ia menduga anggaran tersebut menggunakan dana internal kementerian terkait.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebelumnya menyatakan bahwa anggaran sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari dana Bantuan Presiden yang bersumber dari APBN. Pernyataan ini berbeda dengan sikap Purbaya yang memilih untuk tidak memberikan komentar langsung dan mengalihkan pertanyaan ke Mensesneg. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi lebih lanjut dari pihak Istana mengenai rincian penggunaan anggaran tersebut.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai penggunaan APBN untuk sapi kurban Presiden merupakan hal yang wajar dalam praktik kenegaraan. Ia menegaskan bahwa presiden memang memiliki alokasi anggaran untuk membantu masyarakat melalui berbagai program sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik. Menurut Sugiat, bantuan semacam ini sudah dilakukan sejak masa pemerintahan presiden sebelumnya dan bukan pertama kali terjadi.