Puteri Indonesia Dukung Perlindungan Anak di Ruang Digital dengan PP TUNAS
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima enam Puteri Indonesia 2026 pada Kamis (4/6) untuk mengampanyekan perlindungan anak di ruang digital sebagai bagian dari investasi Indonesia menuju generasi emas. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia Putri Kus Wisnu Wardani, Ketua Umum Yayasan Puteri Indonesia Wardiman Djojonegoro, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, serta Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Raline Shah.
Dalam dialog tersebut, Meutya menjelaskan tantangan yang dihadapi anak-anak di ruang digital saat ini. Menurutnya, ancaman tidak hanya datang dari konten yang tidak sesuai usia, tetapi juga dari risiko kontak dengan orang asing maupun kecanduan penggunaan platform digital. Sehingga, dibutuhkan regulasi seperti dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS).
"Perlindungan anak di ruang digital harus melihat profil risiko yang dihadapi anak, mulai dari risiko kontak, risiko konten, hingga risiko kecanduan. Karena itu PP TUNAS mengatur langkah perlindungan yang proporsional sesuai tingkat risiko platform," ujar Meutya.
Ia mencontohkan salah satu platform gim, Roblox, yang telah melakukan penyesuaian khusus untuk Indonesia dengan menonaktifkan fitur kontak bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Urgensi perlindungan anak kini dinilai semakin besar seiring tingginya penetrasi internet di Indonesia. Saat ini, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai sekitar 229 juta orang dengan rata-rata waktu penggunaan lebih dari 7 jam setiap hari.
Di saat yang sama, berbagai indikator menunjukkan peningkatan tantangan kesehatan mental anak dan remaja, termasuk kenaikan percobaan bunuh diri pada anak dalam beberapa tahun terakhir, serta ratusan ribu kasus gangguan kejiwaan. Meutya menegaskan, isu perlindungan anak di ruang digital telah menjadi perhatian dunia, dan semakin relevan dibawa ke berbagai forum internasional.
"Perlindungan anak adalah isu universal. Ketika Indonesia berbicara tentang masa depan digital, maka keselamatan anak harus menjadi bagian penting dari percakapan global," ujarnya.
Puteri Indonesia 2026, Agnes Aditya Rahajeng menilai PP TUNAS menjawab kekhawatiran banyak pihak terhadap berbagai ancaman yang dihadapi anak di internet. "Anak di bawah umur rentan terhadap bahaya pornografi, pelecehan seksual, dan bullying di media sosial. Meskipun harus diakui media sosial adalah sarana mencari informasi yang sangat powerful, di sinilah perlunya pengawasan dan perlindungan," kata Agnes.
Senada, Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani menjelaskan pentingnya PP TUNAS dalam melindungi anak di internet. "Kita harus berperan aktif untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang ada di ruang digital," ujarnya.