Menlu Sugiono Kritik Penegakan Hukum Internasional Tebang Pilih di Markas PBB

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengkritik penerapan hukum internasional dan multilateralisme yang kerap tebang pilih. Ia menyampaikan hal tersebut dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB yang bertema Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (26/5/2026). Pertemuan itu dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok selaku Presiden Dewan Keamanan PBB dan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sugiono menegaskan bahwa berbagai tantangan global saat ini bukan karena hilangnya relevansi Piagam PBB, melainkan karena komunitas internasional sering menerapkan prinsip hukum secara selektif demi kepentingan tertentu.

Situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip keadilan secara adil dan konsisten. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (27/5/2026). Indonesia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara atau two state solution berdasarkan hukum internasional serta resolusi-resolusi PBB yang relevan merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan bagi Palestina.

Selain isu Palestina, Sugiono juga menyoroti perlindungan pasukan perdamaian PBB. Ia menyesalkan meningkatnya intensitas serangan terhadap personel penjaga perdamaian dan menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan serangan terhadap prinsip multilateralisme, sehingga perlindungan personel penjaga perdamaian bersifat mutlak. Menlu juga menyinggung kepatuhan terhadap hukum laut atau UNCLOS serta mendorong penghormatan penuh terhadap hukum internasional agar jalur pelayaran strategis global tidak dijadikan alat konfrontasi maupun tawar-menawar politik.

Sugiono turut menggarisbawahi tantangan keamanan modern seperti meluasnya penggunaan kecerdasan buatan dan senjata otonom yang berpotensi mengubah lanskap konflik global. Ia menilai berbagai situasi dewasa ini menunjukkan perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif dan akuntabel. Semua poin tersebut disampaikan Sugiono secara langsung di hadapan forum Dewan Keamanan PBB.