Prabowo Beli 1.098 Sapi Kurban Rp100 Miliar Pakai APBN, Pengamat Sebut Pencitraan
Presiden Prabowo Subianto membagikan 1.098 sapi kurban ke seluruh provinsi hingga kabupaten/kota dan lembaga sosial dengan dana APBN Rp100 miliar. Pengamat politik Agung Baskoro menilai langkah tersebut sebagai bantuan sosial yang juga berpotensi menjadi pencitraan pemerintah.
Pengamat Politik dari Trias Politika, Agung Baskoro, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto membeli 1.098 sapi kurban menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bantuan Presiden. Pembelian tersebut dilakukan untuk dibagikan ke setiap provinsi hingga kabupaten/kota di Indonesia serta lembaga-lembaga sosial. Langkah ini menuai perdebatan karena ibadah kurban idealnya menggunakan dana pribadi, bukan uang rakyat. Agung menilai tindakan tersebut terjadi pada Kamis 28 Mei 2026 ketika situasi ekonomi masyarakat tengah sulit.
Agung Baskoro menjelaskan bahwa pembelian sapi kurban termasuk dalam kategori bantuan sosial karena Prabowo menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menurutnya, Prabowo bermaksud menghibur masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun ia juga menyebut kemungkinan langkah itu menjadi bagian dari pencitraan agar pemerintah tetap terlihat populis. Agung menambahkan bahwa identitas Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra membuat pro dan kontra di masyarakat menjadi wajar.
Agung Baskoro menegaskan bahwa hal paling penting adalah mengawasi kinerja presiden dan seluruh jajarannya agar tidak melanggar aturan. Ia menyebut pengawasan perlu mencakup berbagai aspek termasuk penyaluran kurban, kunjungan luar negeri, dan program lainnya. Agung juga menyatakan bahwa perdebatan ini sensitif karena urusan agama bercampur dengan urusan politik dan anggaran negara. Ia menilai dana Rp100 miliar tersebut bisa meredam gejolak sosial jika penyalurannya tepat sasaran.
Terlepas dari polemik yang muncul, Agung Baskoro mengingatkan bahwa presiden memiliki banyak jabatan dan simbol yang tidak bisa dipisahkan. Ia menekankan pentingnya memastikan semua tindakan sesuai aturan main yang berlaku. Agung berharap masyarakat tetap fokus pada pengawasan agar tidak ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran publik.