Qatar Bantah Tawaran Rp 195,6 Triliun ke Iran untuk Damai dengan AS
Qatar secara resmi membantah klaim penawaran dana US$12 miliar kepada Iran. Laporan tersebut dinilai tidak berdasar dan sengaja disebarkan untuk merusak reputasi Qatar sebagai mediator.
Qatar membantah keras laporan yang menyebut negara itu menawarkan dana sebesar US$12 miliar kepada Iran untuk mempercepat tercapainya kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, melalui akun X pada Selasa (26/5/2026). Bantahan muncul setelah media Iran International melaporkan bahwa Teheran meminta pencairan segera aset beku senilai US$12 miliar yang berada di Qatar sebagai syarat awal pembicaraan dengan Amerika Serikat.
Majed Al Ansari menyebut laporan tersebut “sepenuhnya tidak berdasar” dan menilai ada pihak yang sengaja mencoba menggagalkan proses diplomasi di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, narasi itu sengaja disebarkan untuk merusak reputasi Qatar yang selama ini aktif menjadi mediator dalam berbagai konflik regional. Al Ansari menegaskan seluruh langkah diplomasi Qatar dilakukan secara terbuka dan berkoordinasi dengan negara-negara mitra di kawasan.
Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs sekitar Rp16.300 per dolar AS, maka US$12 miliar setara dengan Rp 195,6 triliun. Laporan itu menyebut angka tersebut baru tahap awal dari total dana yang diinginkan Iran. Sementara media Iran lainnya menyebut Teheran sebenarnya mengincar pencairan aset hingga sekitar US$24 miliar atau sekitar Rp 391,2 triliun dalam proses negosiasi dengan Washington.
Isu aset beku Iran memang menjadi salah satu topik sensitif dalam hubungan Iran dan AS selama beberapa tahun terakhir. Sejumlah dana milik Iran di luar negeri dibekukan akibat sanksi ekonomi Amerika Serikat terkait program nuklir dan konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam beberapa kesempatan, Qatar kerap berperan sebagai mediator antara Iran dan AS, termasuk dalam pembahasan pertukaran tahanan dan pencairan aset Iran untuk kebutuhan kemanusiaan. Karena itu, munculnya laporan terbaru langsung memicu perhatian internasional.